Jakarta Koin
sumbangan untuk pembangunan gedung KPK terus bergulir. Hampir 1 bulan digelar
sumbangan sudah mencapai ratusan juta. Tapi seolah, gerakan masyarakat ini tak
memperoleh respon positif Komisi III. Ada apa?
"Satu bulan posko dibangun, lebih dari 20 posko masyarakat di daerah membuka sumbangan untuk gedung KPK. Hal ini seolah membuat Komisi III DPR sudah kehilangan jati diri sebagai wakil rakyat," kata peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok saat berbincang, Minggu (22/7/2012).
Jamil berharap Komisi III DPR terbuka hati dan pikirannya untuk pemberantasan korupsi. Tanda bintang pada mata anggaran untuk pembangunan gedung KPK justru akan membuat koruptor lebih kuat. DPR jangan sampai dicap menjadi lembaga pendukung koruptor.
"Komisi III DPR jangan berpura-pura buta dan tuli. Lihatlah ini rakyatnya berbondong-bondong terpanggil untuk mendukung pemberantasan korupsi dengan menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan gedung KPK," tuturnya.
Bila Komisi III DPR tetap bersikukuh memberi tanda bintang, padahal pemerintah sudah memberi lampu hijau untuk pencairan anggaran itu, justru membuat DPR semakin terpuruk.
"Mereka tidak berpihak pada pemberantasan korupsi," tegasnya.
"Satu bulan posko dibangun, lebih dari 20 posko masyarakat di daerah membuka sumbangan untuk gedung KPK. Hal ini seolah membuat Komisi III DPR sudah kehilangan jati diri sebagai wakil rakyat," kata peneliti Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok saat berbincang, Minggu (22/7/2012).
Jamil berharap Komisi III DPR terbuka hati dan pikirannya untuk pemberantasan korupsi. Tanda bintang pada mata anggaran untuk pembangunan gedung KPK justru akan membuat koruptor lebih kuat. DPR jangan sampai dicap menjadi lembaga pendukung koruptor.
"Komisi III DPR jangan berpura-pura buta dan tuli. Lihatlah ini rakyatnya berbondong-bondong terpanggil untuk mendukung pemberantasan korupsi dengan menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan gedung KPK," tuturnya.
Bila Komisi III DPR tetap bersikukuh memberi tanda bintang, padahal pemerintah sudah memberi lampu hijau untuk pencairan anggaran itu, justru membuat DPR semakin terpuruk.
"Mereka tidak berpihak pada pemberantasan korupsi," tegasnya.
Sumber: news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar